KUTAI TIMUR-Proses survei baseline merupakan tahapan verifikasi. Memvalidasi calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan (AMK). Namun kegiatan kali ini mendapat kendala. Para petugas dihadapkan dengan bencana banjir.
Tim konsultan terpaksa melakukan survei ditengah kepung banjir. Wilayah yang terdampak seperti Kecamatan Long Mesangat, Busang, Muara Ancalong hingga Kecamatan Muara Bengkal. Para petugas harus menerobos luapan air sungai yang tingginya mencapai sepinggang orang dewasa.
Kepala PDAM Unit Muara Ancalong Japlus mengatakan tugas tim pdam mendampingi tim kosultan pusat saat survei. Adanya banjir tentu membuat pekerja sedikit terhambat. Karena menuju lokasi harus ditempuh dengan perahu. Khususnya di RT 8, Desa Senyiur serta Desa Kelinjau Ilir di RT 2 dan RT 6. Namun berkat kerjasama dan kegigihan para petugas. Kegiatan survei dapat berjalan tepat waktu.
“Kita mendampingi di dua desa. Desa Senyiur ada 130 calon penerima manfaat. Lalu di Desa Kelinjau Ilir 53. Tinggi banjir diperkirakan 80 cm. Tapi, alhamdulilah pelaksanaan survei baseline tempat waktu,” terang Japlus lewat pesan Aplikasi Whatsapp beberapa waktu lalu
Waktu pelaksanaan survei baseline telah ditentukan pemerintah pusat. Terbentang di awal Mei hingga Juni 2021. Adapun calon penerima manfaat yang harus disurvei berjumlah 1.565 KK. Lokasi itu tersebar di 13 Kecamatan. Yakni Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Muara Wahau, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang.
Direktur PDAM Suparjan, ST menjelaskan bencana banjir menjadi tantangan tersendiri bagi tim survei. Tetap memperhatikan keselamatan kerja. Pelaksanaan survei baseline tetap berjalan. Mengingat batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah kutai timur tepat waktu. Sekarang tinggal menunggu berita acara survei baselinenya dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pemasangan terbit,” sebut Mantan Kabag Produksi ini
Dirinya menambahkan, dalam eksekusi lapangan dilakukan oleh pdam. Namun tetap dibawah koordinasi pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA). Termasuk berkomunikasi dengan Central Project Management Unit (CPMU), Provincial Project Management Unit (PPMU), Project Implementation Unit (PIU) hingga Balai Prasarana Pemukiman wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
“Komunikasi intens terus dilakukkan termasuk ke Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana. Karena berita acara kegiatan dilaporkan ke sana. Jika dijumpai masalah secara teknis dapat segera diputuskan bersama,” terangnya (HumasPDAM)
