KUTAI TIMUR-PERUMDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur meraih penghargaan di PERPAMSI AWARD 2021 Kategori BUMD air minum sehat dengan dukungan maupun komitemen penyertaan modal daerah.
Penghargaan diterima Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman didampingi Direktur PERUMDAM TTB KT Suparjan saat Musyawarah antar perusahaan air minun nasional (Mapamnas XIV) Perpamsi di Solo, Rabu (8/12/2023).
Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan penghargaan ini merupakan simbol dari keberpihakan pemerintah kutai timur dalam urusan air bersih. Tanda betapa besarnya komitmen pemerintah daerah melayani kebutuhan dasar masyarakat.
“Komitemen itu ditunjukkan dengan penyertaan modal tiap tahun lewat program hibah air minum perkotaan," sebutnya
Dirinya menambahkan, luas kabupaten kutai timur kurang lebih 35 ribu Km persegi. Luasnya area itu merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah bersama Perumdam TTB KT. Karena jarak antar kecamatan dan desa sangat berjauhan.
"Kita sadar kutai timur sangat luas, seperti jogja gambung dengan jawa tengah. Itu jadi tantangan tersendiri dalam memenuhi pelayanan air bersih," terangnya.
Direktur PERUMDAM TTB KT Suparjan menjelaskan, kutai timur memiliki 18 Kecamatan. Di tiap kecamatan telah terbangun sistem pengolahan air minum (spam). Adapun cakupan pelayanan terbagi dua yakni perkotaan yang mencapai 90% dan pedesaan di angka 44%. Sedangkan untuk pengamanan sumber air baku. PERUMDAM telah memiliki Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). Dokumen tersebut telah ada sejak tahun 2020 berdasarkan instruksi hasil audit Badan Pengwasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.
"RPAM yang kita punya tinggal diselaraskan dengan SIM RPAM dari Kementerian PUPR," terangnya.
Hadir dalam Mapamnas XIV kali ini Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Ketua Perpamsi Rudie Kusmayadi, Walikota Solo Gibran Rakabumi, Perwakilan Bappenas, Perwakilan Kemendagri, Bupati dan Walikota, berikut Direktur BUMD AM seluruh indonesia.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam sambutannya mengungkapkan untuk memenuhi akses air minum yang layak. Tidak bisa dilakukan kementerian PUPR sendiri. Butuh dukungan pemerintah daerah, pusat dan stakeholder. Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akses air minum perpipaan di angka 70%.
“Sisanya masyarakat masih menggunakan sumur, sungai, hingga membeli dari pedangang air,” tuturnya.
Diana melanjutkan, penerapan RPAM merupakan salah satu cara meningkatkan derajat masyarakat kita. Melalui perlindungan sumber air baku dari limbah perusahaan dan limbah domestik.
“Semoga kegiatan ini menjadi saran evaluasi, tukar pendapat, berkolaborasi dan bersinergi,” pintanya.(HumasPERUMDAM)
